Bandung || Nuansa Pendidikan – Anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw menekankan agar pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di setiap satuan pendidikan, termasuk PAUD, tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan nyata sekolah dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta perkembangan peserta didik.
Pesan tersebut disampaikan Melly Goeslaw dalam Workshop Pendidikan Sinergi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Komisi X DPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan tersebut mengangkat tema pengelolaan dan optimalisasi BOSP serta dihadiri Direktur PAUD Kemendikdasmen Ir. Jajang BSK, M.Pd., unsur pemerintah daerah, dan ratusan tenaga pendidik.
Melly menyoroti perlunya perubahan budaya dalam mengelola anggaran pendidikan. Ia mengingatkan satuan pendidikan agar tidak melakukan belanja hanya karena anggaran tersedia, tetapi terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan yang paling mendesak di sekolah.
“Jangan belanja karena anggarannya tersedia, tetapi belanjakanlah karena kebutuhan nyata. Sebelum uang dibelanjakan, tanyakan apa masalah terbesar di sekolah kita,” tegas Melly.
Lima Langkah Perubahan Tata Kelola Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Melly memaparkan lima langkah konkret yang dapat dilakukan satuan pendidikan untuk memperbaiki tata kelola BOSP.
Pertama, sekolah perlu melakukan pemetaan kebutuhan secara terukur. Setiap satuan pendidikan memiliki kondisi, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda sehingga perencanaan penggunaan anggaran tidak dapat dilakukan secara seragam.
Kedua, setiap pengadaan barang atau jasa perlu memiliki target manfaat yang jelas. Pengadaan buku, perangkat digital, alat pembelajaran maupun kegiatan sekolah harus dipertimbangkan berdasarkan manfaatnya terhadap kompetensi dan karakter peserta didik.
Ketiga, transparansi pengelolaan BOSP perlu diperkuat. Informasi mengenai penggunaan anggaran dapat disampaikan kepada warga sekolah, termasuk guru, orang tua, komite, dan masyarakat. Menurut Melly, keterbukaan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
Keempat, sekolah perlu berani mengevaluasi dan menghentikan belanja yang tidak memberikan nilai tambah. Kegiatan rutin yang ternyata minim manfaat perlu ditinjau kembali agar anggaran dapat dialihkan kepada kebutuhan yang lebih relevan.
Kelima, evaluasi penggunaan anggaran dilakukan secara berkala, tidak hanya menjelang akhir tahun anggaran. Evaluasi di tengah pelaksanaan memungkinkan sekolah mengetahui kekurangan dan melakukan perbaikan lebih cepat.
Tiga Pertanyaan Sebelum Menggunakan Anggaran
Melly juga mengingatkan pengelola satuan pendidikan untuk menjawab tiga pertanyaan sebelum menggunakan dana BOSP, yakni untuk siapa anggaran digunakan, masalah apa yang hendak diselesaikan, dan perubahan apa yang dihasilkan.
Menurutnya, tiga pertanyaan tersebut dapat menjadi dasar sederhana untuk memastikan setiap belanja pendidikan memiliki tujuan dan manfaat yang jelas.
“Jika tiga hal itu tak bisa dijawab, jangan buru-buru membelanjakannya,” kata Melly.
Dorong Pembelajaran PAUD yang Menumbuhkan Imajinasi
Selain membahas tata kelola anggaran, Melly juga menyoroti pentingnya menciptakan pembelajaran PAUD yang dapat merangsang imajinasi dan kreativitas anak.
Ia mengimbau guru PAUD untuk menyediakan sarana pembelajaran yang tidak hanya berupa alat permainan yang sudah jadi, tetapi juga memberikan ruang bagi anak untuk berimajinasi, bereksplorasi, dan mengekspresikan gagasannya.
Menurut Melly, lingkungan belajar pada usia dini memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan anak untuk berpikir kritis dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan.
Komisi X Dorong Dukungan Program Pendidikan
Dalam kegiatan tersebut, Melly juga menyampaikan informasi mengenai kuota Program Indonesia Pintar (PIP). Ia menyebut terdapat kuota 2.420 untuk jenjang PAUD serta alokasi untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA yang diproses melalui mekanisme resmi pada pertengahan September 2026.
Melly turut menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI terus membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) bersama Badan Legislasi DPR. Pembahasan tersebut, menurut keterangan PAUDPEDIA, diarahkan untuk mengakomodasi aspirasi tenaga pendidik dan kebutuhan pendidikan nasional.
Workshop Pendidikan di Kota Bandung sendiri diselenggarakan Direktorat PAUD bersama Komisi X DPR RI pada Jumat (18/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman dan kolaborasi dalam pengelolaan BOSP agar mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Selain Melly Goeslaw sebagai pembicara utama, kegiatan menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saeful Gufron, praktisi pendidikan Nadya Rifka Hermiani, dan akademisi pendidikan Anisya Lisna Damayanth.
Melly menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan BOSP tidak semata-mata diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari manfaat yang dihasilkan bagi peserta didik dan peningkatan kualitas pendidikan.
“Jangan biarkan satu rupiah pun anggaran pendidikan kehilangan arah, karena di setiap rupiah itu ada masa depan anak Indonesia,” tuturnya.
Sumber : PAUDPEDIA
Editor : Redaksi NP
Komentar