Banjar || Nuansa Pendidikan – Pelaksanaan apel peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kota Banjar, Kamis (29/10/2026), menuai kritik dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Banjar. Mereka mempertanyakan ketepatan waktu dan bentuk kegiatan yang dinilai tidak mencerminkan semestinya sebuah peringatan hari besar nasional.
Ketua DPC GMNI Kota Banjar, Boris, menilai peringatan Sumpah Pemuda seharusnya digelar tepat pada 28 Oktober, bukan sehari setelah tanggal bersejarah tersebut. GMNI juga mempertanyakan keputusan pemerintah daerah yang memilih menggelar apel, bukan upacara.
Bagi GMNI, persoalan tersebut bukan semata-mata soal teknis penyelenggaraan. Momentum Sumpah Pemuda memiliki nilai historis dan semangat persatuan yang semestinya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Boris menilai Pemerintah Kota Banjar perlu lebih tertib dalam urusan administrasi dan perencanaan agenda peringatan hari-hari besar nasional. Menurut dia, kegiatan semacam itu tidak seharusnya hanya berorientasi pada pengumpulan pemuda dan pemudi dalam sebuah seremoni.
“Kami dari GMNI Kota Banjar menyikapi bahwa kegiatan ini seharusnya dilaksanakan kemarin, tepat tanggal 28 Oktober. Hari ini sudah tanggal 29. Selain itu, seharusnya yang dilaksanakan adalah upacara, bukan apel,” ujar Boris.
Ia berharap kritik tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Banjar dalam menyelenggarakan peringatan hari besar nasional pada tahun-tahun mendatang.
Menurut Boris, peringatan Sumpah Pemuda semestinya dirancang lebih besar, terorganisasi, dan dipersiapkan secara matang. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi mampu membangun kesadaran serta menghidupkan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.
“Harapan kami, ke depan pemerintah bisa lebih tertib dan memperingati hari-hari besar seperti ini sebagaimana mestinya. Harus menjadi kegiatan yang lebih besar dan terorganisasi, karena Sumpah Pemuda merupakan momentum spesial bagi generasi muda,” katanya.
GMNI berharap pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan terlaksananya kegiatan, tetapi juga ketepatan momentum, tata cara penyelenggaraan, serta substansi peringatan. Sebab, penghormatan terhadap sejarah semestinya tidak berhenti pada seremoni, melainkan tercermin dalam kesungguhan pemerintah memaknai nilai-nilai Sumpah Pemuda.
Reporter : Sandi M Putra
Editor : Redaksi
Komentar