Jakarta,Nuansa Pendidikan – Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026 akan diperluas cakupannya, mencakup jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, dengan target memberikan manfaat kepada 19,48 juta pelajar dari keluarga kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menangani Anak Tidak Sekolah (ATS), yang ditargetkan dapat menjangkau 191.697 anak. Sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan kesejahteraan, insentif untuk guru non-ASN pada tahun 2026 akan dinaikkan menjadi Rp400 ribu per bulan untuk setiap guru, yang dialokasikan bagi 798.905 guru.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan juga berencana mengadakan pelatihan bagi 119.888 guru serta tenaga kependidikan. Program ini mencakup berbagai bidang seperti pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, STEM, bahasa Inggris, literasi dan numerasi, hingga pengembangan kepemimpinan sekolah. Selain itu, sebanyak 41.692 guru ditargetkan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mendapatkan sertifikat profesi. Program lanjutan peningkatan kualifikasi guru S1/D4 juga dirancang untuk menjangkau 150 ribu guru secara berkelanjutan.
Rincian program ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta pada hari Rabu, 21 Januari. Ia memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan terhadap prioritas anggaran Kemendikdasmen. Anggaran untuk menjalankan program-program ini pada tahun 2026 mencapai Rp52,12 triliun.
Guna mewujudkan konsep “Pendidikan Bermutu untuk Semua” di tahun akademik 2026, Kemendikdasmen telah menetapkan sejumlah program prioritas selain perluasan PIP dan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan guru. Di antaranya adalah Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menargetkan pengembangan 11.744 satuan pendidikan. Program Digitalisasi Pembelajaran turut digulirkan, dengan tujuan mendampingi 288.865 satuan pendidikan dalam memanfaatkan perangkat pembelajaran yang tersedia serta menyusun konten digital untuk mendukung proses belajar mengajar.
Dalam mendukung penguatan karakter siswa, Kemendikdasmen menginisiasi kampanye Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) yang juga melibatkan layanan pembelajaran yang aman dan nyaman, inisiatif Gerakan Rukun Sama Teman, serta program inklusivitas di satuan pendidikan. Pendekatan ini melibatkan empat sektor utama pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media untuk menciptakan ekosistem belajar yang lebih baik dan inklusif.
Di ranah kebahasaan dan literasi, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi bahasa daerah untuk 7.755 orang sebagai langkah strategis dalam melindungi, mengembangkan, sekaligus memanfaatkan bahasa daerah. Selain itu, upaya peningkatan kualitas literasi juga dilakukan melalui pencetakan dan distribusi buku bacaan bermutu yang ditujukan untuk 27.627 jenjang pendidikan SD dan SMP.
Pada tahun 2026, Kemendikdasmen akan menjalankan sejumlah arahan baru dari Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah memperluas target Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan hingga mencakup 60.000 satuan pendidikan, dengan anggaran yang diusulkan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Penguatan digitalisasi pembelajaran pun menjadi fokus utama dengan rencana pengadaan tiga unit papan interaktif digital (PID) per satuan pendidikan, didukung oleh pembiayaan melalui ABT.
Sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat kemampuan menulis di kalangan siswa, pemerintah berencana memberikan dukungan berupa bantuan pembelian buku tulis dan alat tulis bagi peserta didik di kelas awal sekolah dasar, yakni kelas 1, 2, dan 3 SD. Selain itu, direncanakan pembangunan sekolah terintegrasi di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Sekolah ini akan menerapkan sistem pembelajaran berkelanjutan antarjenjang guna mencetak generasi yang berkarakter, unggul, dan memiliki daya saing.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap arahan Presiden tersebut. Ia mengungkapkan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab bersama. Komisi X, menurutnya, memiliki perhatian khusus pada isu ini agar dapat memperoleh informasi lebih banyak mengenai langkah-langkah yang dapat dikolaborasikan ke depannya.
Sumber : Mendikdasmen
Editor : Redaksi
Mendikdasmen Paparkan Sejumlah Rencana Program Prioritas Tahun 2026
Rencana Program Prioritas Tahun 2026
