Semarang, Nuansa Pendidikan – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaporkan pencapaian penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025. Acara tersebut diselenggarakan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3), bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta berbagai kementerian terkait.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa program MBG menjadi komponen vital dalam penguatan pendidikan karakter melalui penerapan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH). Program ini mencakup kebiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, bersosialisasi, serta tidur lebih awal. Gerakan tersebut terus berkembang berkat kerja sama antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Melalui hasil penelitian bersama dengan LabSosio UI, program ini terbukti berkontribusi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Di samping itu, program MBG juga memberikan pengalaman yang menyenangkan melalui konsumsi makanan bergizi bersama-sama sekaligus membantu siswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan asupan nutrisi yang memadai.
Secara nasional, program ini telah berhasil menjangkau 49,6 juta murid atau setara dengan 93 persen dari total 53,4 juta siswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, upaya ini mencakup 288.845 sekolah atau sekitar 66,5 persen dari total jumlah sekolah. Selain itu, pemerintah juga telah mendistribusikan modul edukasi serta pedoman implementasi MBG yang terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter ke seluruh sekolah di berbagai wilayah.
Mendikdasmen menyatakan bahwa anggaran pendidikan pada tahun 2026 diproyeksikan meningkat hingga melampaui Rp100 triliun. Anggaran ini akan difokuskan untuk mendukung revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah serta memperkuat digitalisasi pembelajaran melalui penerapan teknologi seperti Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP).
Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti pentingnya asupan gizi dalam mendukung kecerdasan anak. Ia menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang unggul tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendidikan, tetapi juga oleh nutrisi yang memadai. Menurutnya, anak-anak yang mengalami kekurangan gizi atau stunting akan memiliki IQ yang lebih rendah terlepas dari kualitas sekolahnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya swasembada pangan dan protein. Jika 82,9 juta penerima manfaat dapat mengonsumsi satu butir telur setiap hari, hal tersebut dapat mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat secara signifikan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), melalui Menteri Arifah Fauzi, juga memberikan perhatian terhadap kualitas hidup anak. Menurut Arifah, program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga memperhatikan perlindungan anak dengan menjadikannya sebagai subjek pembangunan. Ia menegaskan bahwa perempuan tidak hanya dilibatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dijadikan penggerak utama melalui dapur-dapur MBG dan pemberdayaan UMKM lokal.
Sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat, Kementerian PPPA bersinergi dengan Ruang Bersama Indonesia, Forum Anak di 34 provinsi yang mencakup sekitar 13 ribu desa/kelurahan, serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Tujuan sinergi tersebut adalah untuk memastikan keberlangsungan program berbasis komunitas yang berfokus pada pengasuhan dan pelibatan anak secara optimal.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan akselerasi dukungan melalui penandatanganan nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama. Hingga saat ini, UMKM binaan KKP telah mendukung pasokan ikan ke 128 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 15 provinsi dengan berbagai jenis ikan seperti tuna, lele, nila, dan patin.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menyatakan bahwa pihaknya terus memastikan pasokan protein melalui program Seribu Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mendekatkan produksi ikan ke SPPG, serta mengintegrasikan hasil perikanan baik dari budidaya maupun tangkap untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dengan biaya yang terjangkau.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, turut memaparkan dampak ekonomi langsung dari program ini. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 3.826 SPPG yang beroperasi di Jawa Tengah dengan total perputaran uang mencapai Rp6 triliun. Setiap SPPG menerima alokasi dana Rp1 miliar per bulan, di mana 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku dari petani dan UMKM lokal. Inisiatif ini memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong perekonomian desa secara langsung.
Program ini telah melibatkan 152.593 relawan, 12.598 pemasok, serta 1.837 koperasi di wilayah Jawa Tengah. Selain itu, tim juga terus melakukan pendataan untuk menjangkau santri di pesantren salafiyah, ibu hamil, dan balita yang belum memiliki NIK, agar seluruh kelompok tersebut dapat merasakan manfaat program, jelas Dadan.
Sebagai penutup, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan pentingnya upaya perbaikan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa prinsip yang dipegang adalah: apa yang tidak bisa diraih sepenuhnya, tidak seharusnya ditinggalkan sepenuhnya. Apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan MBG, pihaknya akan terus berupaya memperbaikinya demi menjamin 100 persen anak Indonesia memperoleh hak gizi yang layak sekaligus pembentukan pendidikan karakter yang baik.
Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 180/sipers/A6/III/2026
Jurnalis: Uly
Editor : Redaksi
