Kota Banjar || Nuansa Pendidikan – Persoalan klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan mendapat sorotan serius dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar. Ketidaksesuaian data tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan kehilangan akses terhadap bantuan sosial maupun program pemerintah lainnya, termasuk bantuan di bidang pendidikan.
Salah satu kondisi yang menjadi perhatian GMNI disebut terjadi di Lingkungan Cisauhen RW 08, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Berdasarkan informasi dan temuan lapangan yang diterima GMNI, terdapat warga berlatar belakang pensiunan yang disebut masih tercatat pada desil rendah dan memperoleh bantuan sosial. Di sisi lain, terdapat seorang janda lanjut usia yang hidup seorang diri di rumah panggung, namun justru disebut masuk dalam kategori desil yang lebih tinggi.
Perbedaan antara data administratif dengan kondisi faktual tersebut dinilai perlu segera diverifikasi oleh pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran program perlindungan sosial.
Ketua Bidang Digitalisasi dan Media Sosial DPC GMNI Kota Banjar, Sandi Mardiana Putra, mempertanyakan bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat menghasilkan klasifikasi yang dinilai bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.
“Di Cisauhen kami menemukan kondisi yang perlu segera diverifikasi pemerintah. Ada warga pensiunan yang disebut masuk desil rendah dan mendapatkan bantuan. Sementara itu, ada janda lanjut usia yang hidup sendiri dan tinggal di rumah panggung, tetapi justru disebut berada pada desil tinggi. Jika benar data seperti ini yang menjadi dasar kebijakan, tentu harus segera dievaluasi,” ujar Sandi, Sabtu (5/9/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata mengenai siapa yang memperoleh atau tidak memperoleh bantuan, melainkan menyangkut rasa keadilan masyarakat. Pasalnya, klasifikasi sosial-ekonomi menjadi salah satu dasar dalam penentuan akses terhadap berbagai program pemerintah.
GMNI juga menyoroti dampak yang mungkin timbul terhadap pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ketika sebuah keluarga tercatat dalam kategori desil yang lebih tinggi daripada kondisi ekonomi sebenarnya, akses terhadap program bantuan yang mensyaratkan indikator sosial-ekonomi dikhawatirkan dapat terpengaruh.
“Jangan sampai warga miskin dianggap mampu hanya berdasarkan data, sementara fakta kehidupannya berkata lain. Terlebih apabila persoalan tersebut kemudian berpengaruh terhadap bantuan pendidikan. Masa depan anak tidak boleh dikorbankan akibat data yang tidak akurat,” tegasnya.
Desak Verifikasi Langsung di Lapangan
DPC GMNI Kota Banjar mendesak Pemerintah Kota Banjar beserta perangkat terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi langsung di Lingkungan Cisauhen RW 08, sekaligus mengevaluasi kemungkinan kasus serupa di wilayah lain.
GMNI menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan data dalam sistem, tetapi juga perlu mencocokkannya dengan kondisi nyata masyarakat melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.
“Datangi rumahnya, lihat kondisinya, verifikasi sumber penghasilan dan tanggungannya, kemudian cocokkan dengan data. Jika ada kekeliruan, segera perbaiki. Masyarakat juga harus diberikan mekanisme sanggah yang jelas, mudah, dan transparan,” lanjut Sandi.
GMNI menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi warga tertentu sebagai layak atau tidak layak menerima bantuan, karena penentuan tersebut merupakan kewenangan pemerintah berdasarkan indikator dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, ketimpangan yang ditemukan atau dilaporkan masyarakat dinilai perlu menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan ulang secara objektif.
Bagi GMNI Kota Banjar, persoalan desil bukan sekadar urusan angka dan data administratif. Di balik setiap angka terdapat kehidupan masyarakat, kebutuhan sehari-hari, kondisi lansia yang harus bertahan hidup, serta masa depan pendidikan generasi muda.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tersingkir, sementara data yang tidak sesuai fakta dibiarkan. Kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembenahan dan memastikan seluruh program bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.
Reporter : Sandi M
Editor : Redaksi
Komentar