Banjar,Nuansa Pendidikan – Di tengah berbagai masalah pendidikan yang terus membayangi Indonesia seperti ruang kelas yang rusak, kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan, hingga biaya pendidikan yang mahal bagi masyarakat miskin pemerintah malah mengalokasikan anggaran besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kamis, 09 Juli 2026.
Secara konsep, program-progam tersebut memiliki tujuan positif. Pemerintah menyatakan MBG bertujuan meningkatkan gizi peserta didik dan menggerakkan ekonomi desa, sementara KDMP diharapkan dapat mendorong ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Namun, sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa program-program dengan anggaran besar ini selalu berpotensi penyelewengan jika tidak diawasi dengan ketat.
Semakin besar uang yang beredar, semakin besar pula potensi pemanfaatan oleh kelompok tertentu untuk mencari keuntungan politik ataupun ekonomi. Karl Marx dalam karyanya menjelaskan bahwa negara seringkali menjadi arena pertarungan kepentingan kelas. Dari perspektif Marxis, kebijakan publik harus selalu dikritisi : siapa yang paling diuntungkan, siapa yang mengendalikan sumber daya, dan siapa yang akhirnya menanggung akibat ? Kritik semacam ini penting agar program rakyat tidak berubah menjadi alat bagi segelintir elite.
Pertanyaan yang perlu diajukan adalah mengapa di saat banyak sekolah masih kekurangan fasilitas, guru honorer masih berjuang demi kesejahteraan, dan akses pendidikan bermutu belum merata, negara justru lebih fokus pada proyek-proyek besar yang menyedot anggaran triliunan rupiah?
Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama bangsa. Fasilitas sekolah yang layak, kesejahteraan guru, perpustakaan yang memadai, laboratorium lengkap, serta beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu lahir dari niat jahat individu, tetapi juga dari sistem yang minim transparansi dan pengawasan.
Oleh karena itu, MBG dan KDMP harus diaudit secara terbuka dan diawasi oleh masyarakat sipil, mahasiswa, media, dan lembaga pengawas independen agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada rakyat. Mahasiswa tidak menolak program yang berpihak kepada rakyat. Yang kami tolak adalah jika program-program tersebut dijadikan alat pencitraan politik, proyek bagi kelompok tertentu, atau berpotensi mengabaikan kebutuhan mendasar pendidikan nasional.
Sebagaimana semangat kritik sosial yang diwariskan oleh Marx, tugas kaum intelektual bukan hanya memahami dunia tetapi juga mengawasi dan mengkritik kekuasaan demi memastikan kebijakan negara benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan segelintir elite. Jika pendidikan terus diabaikan, Indonesia sedang mempertaruhkan masa depannya. Sebab, bangsa besar tidak hanya memberi makan anak-anaknya hari ini, tetapi juga memastikan mereka mendapat pendidikan berkualitas untuk membangun masa depan esok hari.
Penulis : Sandi M Putra
Editor : Redaksi
