Post Views: 36

Jakarta,NuansaPendidikan – Setelah bencana banjir dan longsor yang terjadi antara 25 November hingga 12 Desember 2025, layanan pendidikan di 52 kabupaten/kota yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami gangguan, terutama di wilayah yang terdampak langsung. Menindaklanjuti situasi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan pendidikan darurat yang fleksibel agar proses pembelajaran dapat berlanjut secara bertahap dan tetap terukur.

Setiap daerah memiliki tantangan berbeda dalam mengatasi dampak bencana, sehingga pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester diserahkan kepada dinas pendidikan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi lokal, ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 15 Desember.

Sesuai data per 8 Desember 2025, sejumlah daerah di Aceh telah mulai melaksanakan pembelajaran kembali, bahkan tiga kabupaten/kota yaitu Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe telah mengaktifkan kegiatan belajar secara penuh. Di Sumatra Barat, hampir semua wilayah terdampak sudah memulai kegiatan pembelajaran kecuali beberapa sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember. Sementara itu, di Sumatra Utara, pembelajaran dilakukan secara bertahap di sejumlah daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Sibolga. Wilayah lain di provinsi tersebut telah memulai kegiatan belajar penuh sesuai kondisi masing-masing.

Kemendikdasmen mengusung pendekatan berkelanjutan untuk menangani pendidikan dalam situasi darurat, dimulai dengan pembentukan pos pendidikan, penyediaan fasilitas sekolah sementara, serta pemulihan pascabencana. Fokus awal diarahkan pada koordinasi lintas sektor untuk mengumpulkan data dampak serta kebutuhan satuan pendidikan, pengelolaan bantuan darurat, hingga distribusi ke berbagai daerah terdampak. Koordinasi intensif antara posko utama dan pos pendidikan nasional dilakukan bersamaan dengan pemantauan langsung di lapangan guna memastikan intervensi tetap efektif dan tepat sasaran.

Kemendikdasmen turut memfasilitasi pembangunan ruang kelas sementara dan mendistribusikan peralatan belajar untuk siswa. Tak hanya itu, kebutuhan dasar seperti air bersih serta sanitasi di sekolah darurat juga menjadi prioritas. Dukungan psikososial bagi pelajar dan guru disediakan bersama dengan program pelatihan khusus bagi tenaga pendidik serta relawan agar proses belajar tetap berlangsung secara optimal dan aman. Pada masa pemulihan jangka panjang, upaya diarahkan pada perbaikan infrastruktur satuan pendidikan yang rusak, pemulihan kesiapan pembelajaran siswa, pemberian dukungan tambahan bagi guru maupun peserta didik terdampak, serta penguatan institusi pendidikan agar lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.

Dalam aspek kurikulum, Kemendikdasmen menerapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana yang dibentuk secara bertahap mengikuti fase pemulihan. Selama masa tanggap darurat hingga tiga bulan pertama, fokus pembelajaran ditekankan pada kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, kesehatan diri, keselamatan dasar, serta dukungan psikososial melalui metode adaptif yang sederhana. Memasuki masa pemulihan awal, kurikulum mulai disesuaikan secara fleksibel dengan integrasi materi mitigasi bencana dalam pelajaran. Penyesuaian jadwal belajar dilakukan agar sejalan dengan kondisi siswa, ditambah asesmen transisi untuk mengukur pertumbuhan sosial-emosional siswa. Pada fase pemulihan berkelanjutan, kebencanaan diintegrasikan lebih permanen dalam sistem pembelajaran dengan penguatan kualitas, inklusi pendidikan, serta pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Kebijakan adaptif juga diterapkan pada pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi daerah terdampak bencana. Untuk mendukung seleksi penerimaan murid baru (SPMB), Kemendikdasmen memberikan kelonggaran berupa pemanfaatan nilai rapor serta penghargaan prestasi sebagai alternatif jalur seleksi prestasi akademik. Sistem pelaksanaan TKA dilakukan sesuai tingkat kerusakan sekolah melalui penambahan sesi ujian serta ketersediaan opsi berbasis kertas bagi daerah yang belum mampu menjalankan ujian berbasis komputer. Proses seleksi dirancang secara bertahap demi memberikan keadilan bagi peserta didik terdampak. Potensi jumlah peserta ujian tersebut diperkirakan mencapai puluhan ribu siswa tingkat SD dan SMP berdasarkan Data.

Sebagai respons cepat terhadap situasi darurat di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas pendidikan di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Rapat ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri atas perwakilan dinas pendidikan provinsi, 52 kabupaten/kota terdampak, serta jajaran internal Kemendikdasmen. Fokus utama dari koordinasi ini meliputi rekapitulasi dan validasi data berdasarkan kondisi lapangan, percepatan pemulihan layanan pembelajaran melalui penyediaan tenda atau ruang kelas darurat, pemindahan sementara peserta didik ke sekolah lain, dan distribusi perlengkapan belajar. Selain itu, dilakukan proses pemetaan dampak bencana pada satuan pendidikan guna menyesuaikan kebutuhan penanganan, mulai dari pembersihan hingga rehabilitasi serta relokasi. Terkait pelaksanaan ujian sekolah, kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing daerah sesuai dengan kesiapan dan kondisi lokal.

Selain menangani wilayah Sumatra, Kemendikdasmen juga memberikan perhatian pada dampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang yang terjadi pada 19 November 2025, menyebabkan kerusakan total pada bangunan SDN 2 Supit Urang. Dalam situasi darurat tersebut, bantuan langsung disalurkan berupa ratusan paket perlengkapan belajar dan bantuan kebutuhan keluarga, bantuan tanggap darurat senilai Rp40 juta, serta pendirian tenda kelas darurat agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Untuk mendukung kelangsungan pendidikan, SDN 2 Supit Urang akan digabungkan dengan SDN Supit Urang 1. Sementara itu, siswa menyelesaikan proses pembelajaran semester di tenda kelas darurat maupun sekolah terdekat. Beberapa satuan pendidikan di wilayah terdampak juga sempat difungsikan sebagai lokasi pengungsian sementara, yang mengakibatkan terganggunya aktivitas pembelajaran. Meski begitu, upaya pemulihan terus dilakukan secara bertahap.

Dengan kebijakan yang fleksibel dan langkah-langkah penanganan yang berkesinambungan, Kemendikdasmen berusaha memastikan layanan pendidikan tetap berjalan meskipun menghadapi tantangan situasi bencana. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses akademik semata, tetapi juga sebagai sarana pemulihan, perlindungan, dan keberlanjutan bagi anak-anak serta komunitas sekolah yang terdampak.

Kemendikdasmen menegaskan pentingnya adaptasi kebijakan berdasarkan kondisi lapangan serta penguatan peran pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Dengan pendekatan ini, setiap anak diharapkan tetap mendapatkan kesempatan belajar dan melanjutkan pendidikannya meskipun berada dalam kondisi terbatas.