Prof. Juliana Dikukuhkan sebagai Guru Besar UPI, Tawarkan Rekonstruksi Ekosistem Ekonomi Islam dan Industri Halal Berbasis Digital

BANDUNG || NUANSA PENDIDIKAN – Pengembangan ekonomi Islam dan industri halal di Indonesia membutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan aset keuangan syariah dan perluasan pasar, tetapi juga harus didukung nilai keadilan, perubahan perilaku masyarakat, penguatan kelembagaan, serta inovasi teknologi digital.

Gagasan tersebut disampaikan Prof. Dr. Juliana, S.Pd., M.E.Sy., Guru Besar Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dalam pidato pengukuhan Guru Besar pada Sidang Terbuka UPI, Selasa (17/11/2026), bertempat di Gedung Achmad Sanusi, Jalan Dr. Setiabudi No. 229, Bandung, Jawa Barat.

Dalam pidato ilmiahnya yang berjudul “Rekonstruksi Ekosistem Ekonomi Islam dan Industri Halal: Integrasi Nilai, Perilaku, Kelembagaan, dan Inovasi Digital untuk Pembangunan Berkelanjutan”, Juliana menawarkan kerangka pemikiran integratif untuk membangun ekosistem ekonomi Islam yang lebih kuat, inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, perkembangan ekonomi global saat ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Pertumbuhan produksi, investasi, dan keuntungan finansial tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai persoalan seperti krisis keuangan, ketimpangan sosial, hingga kerusakan lingkungan menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek keadilan, etika, dan keberlanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak semata-mata mengejar keuntungan material, tetapi harus diarahkan pada kemaslahatan bersama dengan berlandaskan prinsip maqasid al-shari’ah. Prinsip tersebut mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Peluang Besar, Tantangan Ekosistem Ekonomi Syariah

Juliana menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi Islam dan industri halal dunia. Potensi tersebut didukung oleh besarnya populasi Muslim, pertumbuhan kebutuhan produk halal, serta perkembangan industri keuangan syariah.

Dalam pidatonya, ia memaparkan bahwa aset perbankan syariah Indonesia mencapai sekitar Rp1.108,45 triliun pada September 2026. Namun, pangsa pasar perbankan syariah masih berada di kisaran 7,53 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih sangat terbuka. Meski demikian, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.

Di antaranya fragmentasi ekosistem ekonomi Islam, keterbatasan sertifikasi dan rantai pasok halal, rendahnya literasi keuangan syariah, kesenjangan digitalisasi, serta belum optimalnya pengukuran kinerja ekonomi berdasarkan nilai dan prinsip Islam.

Karena itu, menurut Juliana, pengembangan ekonomi Islam tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan integrasi antara nilai-nilai dasar Islam, perilaku masyarakat, kekuatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi digital agar seluruh komponen ekosistem dapat berkembang secara beriringan.

Empat Pilar Rekonstruksi Ekosistem Ekonomi Islam

Sebagai solusi atas berbagai tantangan tersebut, Juliana menawarkan empat dimensi utama yang menjadi fondasi rekonstruksi ekosistem ekonomi Islam dan industri halal.

Pertama, dimensi nilai, yang berlandaskan tauhid, amanah, keadilan, dan maqasid al-shari’ah. Dimensi ini menjadi landasan etis agar seluruh aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan kemaslahatan masyarakat.

Kedua, dimensi perilaku, yang mencakup kesadaran, religiositas, literasi, kepercayaan, serta proses pengambilan keputusan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memahami, mempercayai, dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, dimensi kelembagaan, meliputi regulasi, sertifikasi halal, lembaga keuangan syariah, zakat, wakaf, serta sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penguatan kelembagaan diperlukan untuk menciptakan kepastian, meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat daya saing industri halal.

Keempat, dimensi inovasi digital, yang mencakup pemanfaatan platform digital, teknologi finansial, perdagangan elektronik, sistem ketertelusuran produk, hingga analisis data. Inovasi digital dinilai mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, meningkatkan efisiensi rantai pasok halal, serta mempercepat transformasi industri.

Keempat dimensi tersebut memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai menjadi penentu arah, perilaku menjadi penggerak, kelembagaan menjadi pembangun kepercayaan, sementara inovasi digital berperan sebagai pengungkit percepatan transformasi ekonomi Islam.

Ajukan Tiga Proposisi Keilmuan

Lebih jauh, Juliana mengajukan tiga proposisi keilmuan sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian ekonomi Islam.

Pertama, perilaku ekonomi masyarakat Muslim perlu dipahami melalui hubungan antara kepercayaan terhadap kelembagaan dan pemanfaatan kanal digital. Artinya, keputusan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan ekonomi syariah tidak hanya dipengaruhi faktor pengetahuan dan religiositas, tetapi juga tingkat kepercayaan terhadap institusi penyedia layanan.

Kedua, kesenjangan antara kesadaran terhadap pentingnya produk halal dan perilaku konsumsi halal tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya pengetahuan individu. Faktor kepercayaan terhadap lembaga, sistem sertifikasi, dan jaminan kehalalan produk juga memiliki peranan penting.

Ketiga, keberhasilan kebijakan ekonomi Islam harus diukur berdasarkan pencapaian tujuan maqasid al-shari’ah, bukan hanya berdasarkan pertumbuhan aset keuangan, jumlah sertifikasi halal, ataupun peningkatan pangsa pasar.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi Islam harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Ekonomi Islam Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Juliana menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam dan industri halal seharusnya tercermin dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indikator keberhasilannya antara lain penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, penciptaan lapangan pekerjaan yang layak, penguatan kapasitas kelompok rentan, serta terjaganya kelestarian lingkungan.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak boleh hanya dipandang sebagai sektor bisnis dan industri keuangan, melainkan sebagai sistem pembangunan yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial.

Melalui integrasi nilai, perilaku, kelembagaan, dan inovasi digital, ekosistem ekonomi Islam diharapkan mampu tumbuh lebih adaptif dalam menghadapi perubahan zaman sekaligus tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Guru Besar Pertama UPI dari Dosen Non-ASN

Selain menyampaikan kontribusi pemikiran dalam bidang ekonomi Islam, pengukuhan Juliana sebagai Guru Besar juga memiliki makna tersendiri dalam perjalanan akademik Universitas Pendidikan Indonesia.

Dalam naskah pidatonya, Juliana menyampaikan bahwa dirinya merupakan Guru Besar pertama di UPI dengan status dosen non-ASN. Pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi para dosen Pegawai Tetap maupun Calon Pegawai Tetap untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas penelitian, serta publikasi ilmiah.

Ia berharap capaian akademik tersebut tidak hanya menjadi prestasi individual, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya budaya akademik yang produktif, inovatif, dan berkontribusi bagi kemajuan perguruan tinggi.

Melalui gagasan rekonstruksi ekosistem ekonomi Islam dan industri halal tersebut, Juliana berharap perguruan tinggi dapat mengambil peran strategis dalam menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga menjadi landasan pengembangan kebijakan, penguatan industri halal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemikiran tersebut sekaligus menegaskan bahwa masa depan ekonomi Islam Indonesia tidak cukup dibangun melalui kekuatan modal dan pasar, melainkan harus ditopang oleh integritas nilai, kepercayaan masyarakat, kelembagaan yang kuat, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

 

Sumber : Humas UPI

Editor : Redaksi