PANGANDARAN|| NUANSA PENDIDIKAN – Dunia pendidikan pesantren kembali menjadi sorotan setelah enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, diduga menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Peristiwa memilukan tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis dini hari, 12 November 2026. Insiden itu menimbulkan keresahan dan ketakutan di lingkungan pesantren, terlebih para korban merupakan santri yang sedang menuntut ilmu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum anggota TNI tersebut diduga melakukan pemukulan terhadap sejumlah santri. Bahkan, beberapa korban dilaporkan mengalami luka memar di bagian punggung. Dua korban disebut telah menjalani pemeriksaan medis untuk kepentingan visum.
Tidak hanya menimbulkan luka fisik, kejadian tersebut juga berdampak terhadap kondisi psikologis para santri. Pimpinan pesantren menyampaikan bahwa tiga santri memilih pulang ke rumah masing-masing karena mengalami ketakutan dan trauma setelah kejadian.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa oknum anggota TNI tersebut diduga berada di bawah pengaruh minuman keras saat peristiwa berlangsung.
Pihak Kodam III/Siliwangi melalui Kapendam Kolonel Inf Augustiar membenarkan adanya keterlibatan seorang anggota Yonif TP 336 Merak Sakti dalam peristiwa tersebut.
Oknum prajurit yang bersangkutan telah diamankan dan menjalani penahanan serta pemeriksaan di Subdenpom III/2-4 Banjar guna mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
DESAK PROSES HUKUM SECARA TRANSPARAN
Peristiwa ini mendapat perhatian luas dari kalangan pesantren dan masyarakat. Bahkan, ratusan santri dari sejumlah wilayah Priangan Timur dilaporkan menggelar aksi solidaritas di depan Pendopo Bupati Pangandaran untuk menyuarakan keadilan bagi para korban.
Masyarakat berharap penanganan perkara ini tidak berhenti pada permintaan maaf ataupun sanksi internal semata. Proses hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan profesional sesuai aturan yang berlaku.
Apabila dugaan tindak kekerasan tersebut terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus mendapatkan sanksi sesuai tingkat kesalahannya dan ketentuan hukum yang berlaku.
Perlu ditegaskan bahwa lingkungan pondok pesantren merupakan tempat pendidikan, pembinaan akhlak, dan pembentukan karakter generasi muda. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun tindakan yang mengancam keselamatan santri tidak boleh ditoleransi.
NEGARA HARUS HADIR MELINDUNGI PARA SANTRI
Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk anak-anak dan para santri yang sedang menempuh pendidikan di lingkungan pesantren.
Aparat penegak hukum diharapkan memberikan perhatian serius terhadap kondisi para korban, memastikan perlindungan psikologis, serta mengusut tuntas perkara tersebut.
Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tercoreng akibat tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Redaksi Nuansa Pendidikan
